Penegakan Hukum Terhadap Mafia Pupuk Subsidi Polres Sampang Diduga Bisa di Tawar

Sampang - Publik di gemparkan penangkapan penyelundupan pupuk subsidi yang berhasil diamankan Polres Sampang di jalan raya kecamatan Banyuates beberapa waktu lalu. 

Tak tanggung - tanggung sebanyak 17 ton pupuk subsidi diangkut 2 truk berjenis Mitsubishi warna hitam Nopol A 8775 YX, dikemudikan oleh Muhlis Putra (29) dan kernetnya Hidayat (21), warga Desa Ketapang Laok, sama-sama Kecamatan Ketapang, Sampang. Sedangkan Mitsubishi warna kuning Nopol D 8953 UA, dikemudikan oleh Mat Sari (51) warga Desa Ketapang Timur, Kecamatan Ketapang, Sampang. 

Baca juga: PBNU tetapkan 3 Februari 2022, Awal Bulan RaJab

Dimana dari hasil penangkapan tersebut, 2 supir dan 1 kernet dijadikan tersangka oleh Kapolres Sampang sesuai hasil reales yang dilakukan pada tanggal 13 April kemaren,  

“Ketiganya terjerat pasal 6 ayat (1) huruf (b) jo pasal 1 sub 3 (e) Undang-Undang Darurat nomor 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi dengan ancaman penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun sub pasal 21 jo pasal 30 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian”, kata Arman.

Baca juga: Apel Kasatwil, Kapolri Minta Capaian Positif Penanganan Covid Dipertahankan Hingga Kebiasaan Untuk Berbuat Baik

Namun diduga ketiga tersangka tersebut akhirnya dibebaskan dengan sejumlah mahar yang sangat menggiurkan, bahkan menurut Kasat reskrim Polres Sampang AKP Irwan Nugraha saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, ketiganya bukan tersangka melainkan saksi. 

"Tidak ada tersangka yang dilepas, mereka sebagai saksi, iya mas sementara wajib lapor, ” balasnya, Minggu (17/4/2022) dikutip dari media rekanan JawaPes

Baca juga: Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly: Tahun 2022 Tahun Hak Cipta Dan Peluncuran POPHC

Sedangkan ketika disinggung soal mafia pupuk atau pemilik pupuk yang hingga saat ini masih bebas berkeliaran dan sangat merugikan para petani khususnya di Kabupaten Sampang, pihaknya mengaku masih melakukan pendalaman.

"Masih pendalaman mas, masih banyak saksi yang belum diperiksa juga, " tambahnya.

Baca juga: Penjelasan Ahli Pidana Soal Hak Imunitas Arteria Dahlan

Hal tersebut mengindikasikan kinerja polres Sampang baik Kasat Reskrim dan Kapolres Sampang AKBP Arman, menggunakan hukum penawaran dan permainan dalam penegakan hukum di wilayah Kabupaten Sampang,  

Sehingga perlu mendapat atensi dari Kapolri atau Kapolda Jawa Timur, sebelum masyarakat semakin muak dan hilang kepercayaan kepada kinerja Polres Sampang. (Full) 

Baca juga: Pakar Sosiologi UNAIR Angkat Bicara Soal Keberadaan Kerangkeng Manusia Bupati Langkat